Genealogi Intelegensia Muslim Abad ke-20 dan Dinamika Tradisi Politik Indonesia

Oleh: Tengku Andyka*

Banyak cara dilakukan dalam memahami Indonesia hari ini. Membangun budaya literasi merupakan salah satu nya. Setidaknya, inilah yang coba di bangun teman-teman di komunitas Pustaka Kaji di Jakarta. Untuk kajian buku kali ini saya memilih bukunya Yudi Latif yang berjudul “Genealogi Intelegensia: Pengetahuan dan Kekuasaan Intelegensi Muslim Indonesia Abad XX”. Buku ini masih relevan dibahas dalam konteks Indonesia dan kemerdekaan. Apalagi mengaitkan peran strategis kaum intelegensi muslim dalam percaturan politik Indonesia.

Buku ini adalah karya akademik Yudi Latif sewaktu menyelesaikan desertasi di Australia National University. Ada beberapa bagian pokok pikiran yang dibagi kedalam tujuh bab. Bab-Bab penting yang dibahas diantaranya:formasi intelegensia, mencipta Indonesia dan tradisi politik intelektual, intelegensia sebagai elite politik, developmentalisme orde baru dan respon intelektual Islam.Tak dipungkiri literasi ilmiah tentang studi genealogi sangatlah jarang ditemukan.

Dalam Bab I sangat detail menjelaskan pemahaman apa itu intelegensia dan intelektual secara historis dan faktual. Yudi Latif pun berani membuat perbandingan tentang riset dan literatur sebelumnya mengenai kaum intelektual. Di Indonesia sendiri kata intelegensia sendiri pertama kali muncul dari pidatonya Bung Hatta di depan civitas akademika Universitas Indonesia pada 1 Juni 1957. Pidato yang berjudul “Tanggung Djawab Moril Kaum Intelegensia”.

Genealogi sendiri merupakan studi mengenai evolusi dan jaringan dari sekelompok orang sepanjang generasi. Dasar studi penelitian nya menggunakan analisis Sausurean dan Foucoldian. Studi pokok dari buku ini ialah menerapkan pembacaan genealogis dalam keadaan-sinkronik (perubahan pada saat tertentu) dalam kerangka waktu yang diakronik (lama-sinambung) (Hal 7). Karya ini kembali mengingatkan kita tentang pemikiran Foucult bahwa sejarah dapat dilihat dalam perspektif kekinian. Yudi latif pun jeli melihat titik kelemahan diantara konsep trikotomi Gertz dan keterbatasan konsep nya Gramsci. Meskipun dalam beberapa hal analisis masih memakai konsep Gramsci yang dianggap cocok dengan sosio kultural Indonesia.

Titik “lemah” trikotomi Gertz mengenai “santri-abangan-priyayi” yang gagal untuk melihat konstruksi pandangan dunia (worldview) priayi di masa lalu (backward) maupun di masa depan (forward) (Hal 9). Padahal tokoh-tokoh pergerakan era Hindia Belanda seperti Tjipto Mangunkusumo atau Djajadiningrat bersaudara adalah para priyayi yang berlatar belakang santri. Buku ini juga melihat keterbatasan konsep Gramsci bahwa aktivitas para intelektual terarah sepenuhnya pada usaha untuk memenuhi kepentingan kelasnya sendiri yang berasal dari kaum proletariat yang merupakan orang-orang berlatar belakang dari kelas buruh. Ini berbeda konteks non Eropa seperti Amerika Latin dan di Indonesia, karena mayoritas intelektual dari kelas buruh justru memiliki latar belakang priayi dan borjuis. (Hal 22).

Secara detail Yudi Latif mengurai kontribusi kubu Islam dalam situasi kolonial. Pada awalnya orientasi pemerintah kolonial hanyalah faktor ekonomi. Tak heran pemerintah kolonial membatasi akses pendidikan bagi kaum pribumi. Indonesia terbentuk dari persinggungan beberapa tradisi politik yang ada. Dalam perjalanannya tradisi politik tradisionalis Islam memberikan kontribusi perlawanan “keras” terhadap kolonial Belanda. Tradisi tradisionalis Islam muncul sebelum Indonesia merdeka berawal dari komunitas pendidikan pesantren di beberapa daerah.

Lahirnya berbagai pesantren di tanah jawa menjadi tolak ukur bagi pemerintah kolonial bahwa kekuatan pendidikan bertahap akan meningkat. Pesantren Tebuireng di Jombang (1899) merupakan salah satu prototipe tradisi tradisionalis Islam. Keberadaan pesantren ini menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) organisasi Islam terbesar saat ini. Bahkan pada masa kolonial pemberontakan “paling keras” berasal dari kaum tradisionalis Islam melalui basis-basis pesantren.

Beberapa contoh pemberontakan yang dilakukan kaum pribumi dengan menggunakan bendera islam sepanjang abad ke-19 ialah perang Cirebon (1802-1806), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1838), Jihad di Cilegon (1888), Perang Aceh (1873-1903) (halaman 102-106). Tradisi reformis modernis Islam, prestasi terbesar dalam pembentukan perhimpunan yang berbasis pada prinsip kaum muda islam adalah berdirinya Muhammadiyah dan Sarekat Islam pada 1912. Organisasi ini lebih berskonsentrasi pada gerakan-gerakan sosiokultural dan aktivitas sosial-pendidikan. Sementara Sarekat Islam lebih berkonsentrasi pada advokasi ekonomi dan politik. (Hal 169)

Di sisi lain, politik intelektual komunis dan Muslim modern pun lahir dari sebuah “persinggungan” politik. Perpecahan di dalam tubuh Sarekat Islam sayap-kiri Semarang membentuk sebuah organisasi komunis baru Perserikatan Kommunist di India. Adapun tokoh di kubu sayap-kiri Semarang adalah Semaun dan Darsono. Secara bersamaan dengan “tekanan” yang ada dari kubu “kiri”Tjokroaminoto pun sebagai intelektual yang berorientasi Islam memunculkan ideologi tandingan.

Konflik-konflik ideologis di antara tradisi intelektual yang berbeda tidak mengarah pada usaha untuk saling menafikan, tetapi mengarah pada usaha saling mendekat. Konflik ideologis antara generasi pertama intelegensia Muslim modernis dengan intelegensia komunis, misalnya mendorong perumusan”sosialisme Islam”, yang sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Marxis. (Hal 588). Berdirinya Budi Oetomo dan pendirian Partai Nasionalis ala Soekarno juga turut andil dalam menumbuhkan ide-ide “nasionalisme sekuler”.

Adalah Soekarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada 1927 sebagai alat perjuangan politik nya. Dalam pembelajaran politik Soekarno semangat nasionalisme beliau juga dipengaruhi dari Sarekat Islam. Soekarno tidak hanya aktif dalam diskusi-diskusi Sarekat Islam saja secara pribadi juga dekat dengan tokoh sentral Sarekat Islam Tjokroaminoto. Beliau adalah bapak asuh, mentor politik bahkan mertuannya Soekarno (Hal 271). Gesekan pemikiran kubu Islam dengan kubu “nasionalis sekuler” pun terjadi dalam proses merumuskan sebuah konsep negara.

Puncaknya ketika perdebatan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tentang “tujuh kata” rumusan Piagam Jakarta. Dialektika “sengit” antara semua kubu itulah yang pada akhirnya melahirkan sebuah konsep Pancasila dan UUD 1945. Penolakan “tujuh kata” pun terselesaikan dengan kemenangan bersama.

Lebih jauh lagi, identitas-identitas sosial dari intelegensia tidak hanya didefinisikan oleh orientasi keagamaannya, namun juga oleh beragam kerangka relasi kehidupan (seperti kelas, etnik, status pendidikan dan sebagainya). Selalu ada elemen-elemen sosial yang saling bersinggungan membangun irisan beragam kelompok. Jika tidak, Indonesia tak akan pernah ada. Ringkasnya, intelegensia Indonesia terus hadir sebagai suatu ekspresi kolektif dalam arti “suatu kesamaan identitas dalam perbedaan” (identity in difference) dan “keberagaman dalam identitas” (difference in identity). (Hal 588)

B.J. Habibie pernah menceritakan hal yang mengejutkan fakta unik tentang Soeharto. Pernah pada akhir 1970-an, Soeharto memimpin dan membuka sidang Kabinet dengan menggunakan peci dan mengucapkan “bismillah”. Habibie kemudian bertanya kepadanya”mengapa Anda melakukan itu?” Soeharto menjawab, “Awalnya kita lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, kita membutuhkan lobi Katolik bagi masyarakat internasional dan itulah sebabnya sulit bagi saya untuk mengekspresikan identitas Islam. Namun, sekarang kita telah cukup kuat untuk menegaskan identitas kita sendiri. (Hal 507).

Transisi “politik menjadi panglima” pada masa Orde Lama berubah menjadi “ekonomi jadi panglima” masa awal Orde Baru. Dinamika itu turut merubah peta tradisi politik Orde Baru. Dalam kosmologi politik Orde Baru, pertikaian politik sipil dan mobilisasi politik massa dianggap bertanggung jawab atas kekacauan ekonomi dan politik. Hal ini menjadi justifikasi bagi perwujudan kehendak kuat dari militer untuk memegang peran dominan dalam politik Indonesia. Pada masa inilah yang memunculkan fase baru “intelegensia militer”.

Secara keseluruhan mutu dari buku ini sangatlah berbobot. Yudi Latif sebagai intelektual muda berbakat mampu menghidupkan kembali pesan moral bangsa ini. Pikiraan kita tentang Indonesia pun menjadi tercerahkan. Pemahaman kita digiring melalui masa lalu dengan pembelajaran politik yang mendewasakan. Integritas kelimuan nya sebagai pemikir politik Islam tidak diragukan lagi. Yudi Latif mampu menyusun ide-ide tentang Indonesia dalam garis intelektual.

Namun, buku ini tidak terlalu lengkap menjelaskan mengenai tokoh-tokoh intelektual Muslim wanita. Padahal dalam kurun waktu yang sama ada beberapa tokoh intelektual muslim wanita yang berpengaruh baik di dalam negeri bahkan di luar negeri. Salah satu diantaranya adalah Rahmah El Yunisiyyah. Rahmah El Yunisiyyah adalah pendiri perguruan “Diniyyah Puteri”pada tahun 1923 di Padang Panjang, sebuah perguruan wanita pertama di bumi Indonesia yang menjadi rangkaian dari sejarah pendidikan nasional. Sistem pendidikannya ko-edukasi.

Rahmah El Yunisiyyah tidak hanya dikenal di dalam negeri melainkan diluar negeri. Konsepsi fakultas khusus tentang wanita yang ada di Universitas Al Azhar Kairo pun merupakan adaptasi dari gagasan sekolah “diniyah puteri” ketika Rektor Al Azhar berkunjung ke sekolah ini. Beliau juga merupakan wanita Indonesia pertama yang mendapat gelar kehormatan Syeikhah dari Universitas Al Azhar Kairo.

Terlepas itu semua, apresiasi penuh untuk karya ini pantas kita berikan, sebagai sebuah literasi intelegensia.

*Pegiat Diskusi di Pustaka Kaji