Kekerasan Pasca 1965 dan Sejarah Alternatif Baru*

Hamzah Muhammad**

Akhirnya teranulir juga. Ternyata ketakutan politis masyarakat Indonesia selama ini tidak sepenuhnya terhadap komunisme. Sebab, dari penelitian mutakhir dicatat, bahwa musuh yang bersembunyi di balik kebangkrutan pemerintah Soekarno saat itu belum menyingkap identitasnya sebagai liberalisme. Sementara itu, teror berarti hegemoni: telah lama menggentayangi kepala setiap individu tanpa disadar.

Faktanya, pada 30 September 1965, ya memang perwira jenderal diculik dan dibunuh, tapi kemudian omongan miring pun menanti kejelasan. Maka demi membersihkan rintisan kuasa peralihannya, Orde Baru menuliskan narasi sejarah tunggalnya. Sok jagoan betul ya. Soeharto, yang bermuka dingin, menyerukan rakyat supaya mensakralkan Pancasila. Monumen dan museum Lubang Buaya didirikan.

Singkatnya, dalam versi Soeharto, peristiwa Gerakan 30 September 1965 jadi dalih pengkambinghitaman sekaligus pembabatan PKI dan semua yang berkaitan dengan Bung Karno, bahkan pada lapangan kebudayaan. Pembunuhan massal kepada mereka yang dituduh komunis pun dilegitimasi. Seolah ada kekuatuan besar yang sistemik menggelombang di luar kuasa masyarakat. Sebab, masyarakat dikerdilkan. Berpolitik diharamkan.

Pada titik ini, saya menyadari kenapa dahulu ibu saya kesulitan mendeskrpsikan kebenciannya terhadap komunis. Bukan karena sinis kepada mereka yang tidak percaya tuhan, tapi ibu sudah terordebarukan. Saya mengenang percakapan dengan ibu sambil mengingat ulang tahun kelahiran saya, yaitu 1991.

Menjelang penutupan 2013. Ketika pasrah menerima nasib harus menambah semester, dan skripsi belum jelas ujungnya, saya disarankan seorang teman agar membaca studi Wijaya Herlambang, terbit dalam buku berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965 (Marjin Kiri, 2013). Keterpikatan pertama adalah; ia menawarkan sejarah alternatif yang lebih segar. Secara tegas, Wijaya membuka perdebatan yang canggung didiskusikan, yaitu peran dan kontribusi intelektual dan seniman dalam pembentukan ideologi dan produksi budaya pada periode awal Orde Baru. Kelompok tersebut secara langsung, dalam praktiknya, membenarkan politik rezim pembangunan fasis-kapitalistik Soeharto.

Fokusnya terhadap patahan sejarah (diskontinuitas), yang berpokok seputar tema seputar 1965 dikupas Wijaya bergaya Foucauldian. Analisis kritisnya atas kondisi politik dan budaya masa itu mengingatkan posisi Indonesia di tengah pusaran dunia internasional bahwa; pembentukan tradisi stigmatisasi anti-komunis merupakan implikasi dari Perang Dingin. Dari Amerika Serikat, Indonesia berada di bawah bendera kebebasan berekspresi dan demokrasi. Ah, saya jadi berandai, jangan-jangan skripsi adalah teror; dan kampus ini Orde Baru.

Membaca Kekerasan Budaya Pasca 1965 memberi kesan nostalgik yang pribadi: bagaimana pun juga liberalisme (kebebasan = lulus) dari kampus ini begitu menggiurkan, namun membahayakan: takut berhenti ngeliterasi. Tapi, sewaktu skripsi saya mahasiswa rajin solat. Ya, tak begitu celaka. Liberal agamis dong, hehe.

Tuh kan mulai ngawur. Oke, kembali ke studi Wijaya. Jadi, teror anti-komunis Orde Baru ini berbarengan dengan penyemaian gagasan liberalisme yang dimanfaatkan sebagai senjata untuk meruntuhkan basis ideologis dari komunisme termasuk praktik kebudayaannya. Kebebasan pun ditafsirkan dalam ranah budaya, yang kurang lebih menciptakan ruang leluasa bagi ekspresi seni. Untuk segi ekonomi, kebebasan dimaknai sebagai orientasi pasar, korporasi kapitalis. Di sinilah, peran kelompok terdidik yang sayap-kanan bekerja.

Penyapuan komunisme hingga ke akar memberi keleluasaan bagi pemilik modal yang mempunyai kepentingan ekonomi, sebab demokrasi telah bersenyawa dengan liberalisme. Salah satunya melalui infiltrasi CIA sejak masa Revolusi 1945 hingga menyusul penghancuran PKI 1965-1966, Amerika Serikat kokoh mengendalikan kebudayaan nasional Indonesia. Dua kelompok besar institusi (intelektual) yang disebut Wijaya, yaitu berasal dari Partai Sosialis Indonesia dan Manifes Kebudayaan. Atas nama kebebasan berekspresi, penulis liberal menggagas Manifes Kebudayaan pada 17 Agustus 1963. Motifnya adalah menggeser dominasi dan menantang konsep kebudayaan kiri yang menyerukan realisme sosialis, dengan slogan politik sebagai panglima.

Bagi kelompok Manifes, politik sudah menindas kebudayaan mengingat Soekarno yang lebih condong ke kelompok kiri. Semangat humanisme universal disuarakan. Berkat sokongan CCF, yang ditopang CIA, kolaborasi menjatuhkan pun berlangsung.

Berhubung saya dilanda perasaan kurang mood bikin esai, maka saya kasih saja sinopsis per bagiannya. Mungkin lebih memudahkan–bagi saya tentunya, hehe. Kekerasan Budaya Pasca 1965 terbagi ke dalam delapan bab. Pendahuluan dimulai dengan analisis bagaimana gagasan kebebasan dimanipulasi intelektual pro-Barat yang menjadi basis ideologi untuk menyingkirkan komunisme.

Pada Bab 2, yaitu pembahasan teoretis istilah kekerasan budaya dan wujudnya. Bab 3 memaparkan analisis tentang pembentukan ideologi kebudayaan anti-komunis dengan meninjau ulang dinamika kebudayaan dan politik sebelum dan sesudah peristiwa G30S 1965, di mana wacana anti-kiri merupakan hasil agresi kebudayaan. Lalu, Bab 4 menjabarkan cerita-cerita pilihan di majalah Horison yang menampilkan gagasan humanisme universal.

Bab 5 menjelaskan bagaimana kekuatan budaya tersebut mengamini pengiblisan komunisme oleh Orde Baru. Bab 6 merupakan analisis terhadap film dan novel Pengkhianatan G30S/PKI yang mengampilkan pendekonstruksian tradisi anti-komunis yang diwariskan rezim Soeharto. Bab 7, Wijaya memutar balik sudut pandang: dari diskusi tentang praktik kekerasan budaya menjadi perlawanan budaya tradisi Orde Baru, yang ditunjukkan dengan aktivitas JAKER, KUK KSI dan boemipoetra. Konspirasi tersebut menunjukkan batapa jelas bahwa kebudayaan: senjata penting untuk membela kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat. Bab 8, Wijaya membedah novel September, Noorca Massardi.

Takjub saya pada buku Wijaya di bagian pembahasan laporan New York Times pada 1966 mengenai bukti misi rahasia CCF dan CIA. Selanjutnya, menurut Wijaya, pembenihan anti-komunisme dilanjutkan Horison di bidang sastra yang beberapa kali memuat cerita berlatar kekerasan 1965-1966, alih-alih bersimpati pada korban justru menjustifikasi pelaku kekerasan/pembunuhan massal. Ah, begitu amat sastrawan.

Akhir kalam, membaca buku Wijaya saya jadi skeptis kalau membaca sejarah. Bagi yang belum punya, beli ya. Edisi terbaru covernya lebih artistik. Udah sih gitu aja: yang laten, saat ini mungkin liberalisme dan bukan komunisme. Saya bayangkan buku Wijaya masuk ke sekolah se-Indonesia. Aduhai sekali, bukan? Generasi baru lahir, generasi lama habis. Sejarah tidak boleh malas untuk diteliti.HM

*Disampaikan pada diskusi malam Pustaka Kaji, 05 Februari 2016

**Mahasiswa Magister Ilmu Susastra Universitas Indonesia dan pegiat diskusi Pustaka Kaji